“Lima tahun ke depan menjadi momentum pertaruhan kita sebagai bangsa merdeka. Oleh sebab itu, kerja, kerja, dan kerja adalah yang utama.”
Petikan kalimat tersebut disampaikan dalam pidato perdana Joko Widodo (Jokowi), sesaat setelah dilantik sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), pada Senin 20 Oktober 2014 di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ini adalah tahun ketiga ‘kerja’ itu terus berlangsung. Pembangunan tampak nyata hingga ke berbagai penjuru Tanah Air. Presiden dan jajarannya banyak menyapa wilayah-wilayah perbatasan, mendadaninya dengan perbaikan dan pembangunan, hingga memperkuat fasilitas pertahanan.
Lewat sembilan agenda utama yang didengungkan sedari masa kampanye, pemerintahan Jokowi-JK terlihat sibuk. Pembangunan berbagai sektor melaju, meresapi Nawacita ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Delapan agenda lain terus melebur; pemerintah semakin memperkuat jati diri sebagai negara maritim, negara hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan, melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, mewujudkan ‘Indonesia Pintar’, ‘Indonesia Kerja’, dan ‘Indonesia Sejahtera’.
Selain itu, negara mengupayakan peningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis domestik, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kurikulum pendidikan, serta memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial melalui kebijakan.
Kerangka sembilan dasar utama pemerintahan yang sibuk tersebut bermuara pada harapan tercapainya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan di berbagai bidang yang didukung fasilitas memadahi. Jurang kemiskinan pun coba dikikis.
Tak lepas dari itu, pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah berupaya meningkatkan anggaran infrastruktur. Data Statistik yang ada menunjukkan, sejak 2009-2017 anggaran infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menanjak, tercatat di atas 8 persen.
Pada tahun pertama, duet Jokowi-JK berhasil mengerek anggaran infrastruktur hingga 14,2 persen dari Rp177,9 triliun pada 2014 menjadi Rp290,3 triliun di 2015. Angka itu terus tumbuh hingga tahun ini berhasil menganggarkan Rp378,3 triliun.
Pun demikian, proyek infrastruktur terus melaju. Pemerintah dan kepanjangan tangannya berupaya secara merata bekerja sesuai porsi dan peruntukannya. Data Statistik merinci, tahun depan Kabinet Kerja masih digiring untuk menuntaskan kerja pembangunan infrastruktur.
Bahkan, pada data Pagu Indikatif Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 mengungkapkan, pemerintahan Jokowi-JK masih menitikberatkan pada pembangunan di sektor infrastruktur dan pertahanan.
Tercatat ada 15 Kementerian dan Lembaga yang anggarannya didominasi pertahanan dan pembangunan infrastruktur.
Selain pengajuan APBN, pemerintah juga menggandeng swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut andil dalam pendanaan berbagai proyek infrastruktur. Secara khusus, pemerintah membentuk skema untuk pembiayaan proyek strategis nasional tanpa APBN berupa Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun Proyek Infrastruktur Non Anggaran (PINA).
Pada Februari 2017, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa sejauh ini sudah tersedia rencana induk untuk infrastruktur non-APBN senilai Rp570 triliun. Rinciannya, Rp300 triliun untuk proyek jalan tol, Rp200 triliun untuk kilang minyak, dan Rp70 triliun untuk pembangunan hub pelabuhan.
Sementara itu, Indonesia dalam Angka, ternyata, menunjukkan bahwa wilayah dengan populasi 257,9 juta jiwa per Juni 2016 ini, masuk dalam jajaran negara dengan kontribusi pembangunan infrastruktur terhadap PDB terbesar dunia.
Penjelasan data tersebut berdasarkan atas survei yang dilakukan Arcadis, konsultan bergerak di bidang aset dan pembangunan asal Belanda yang menyebutkan bahwa kontribusi pembangunan aset atas PDB di Indonesia mencapai US$1,2 triliun. Jumlah itu menempatkan Indonesia di posisi enam, mengungguli Jerman yang mencatatkan kontribus US$1 triliun.
Setidaknya, hasil kajian itu memberikan gambaran betapa negara berkembang mengalami pertumbuhan yang baik pascapembangunan infrastruktur. Data terakhir mencatat, ekonomi Indonesia tumbuh 5,01 persen pada triwulan 1 2017. PDB atas dasar harga konstan 2010 pada triwulan I 2017 mencapai Rp2,38 kuadriliun atau Rp2.380 triliun.
Indonesia telah menampakkan hasil dari pembangunannya. Inikah yang diharapkan pemerintah? Masa pemerintahan Jokowi-JK masih lebih dari sejengkal, ah, pembangunan masih panjang.
ceritanina 